AGENDA KPU PASCA PEMILU 2004

25 11 2008

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh obrolan penulis dengan beberapa elemen masyarakat yang kelihatannya concern pada masalah-masalah politik nasional, regional maupun lokal yang ada di kota Kuningan. Seputar obrolan yang banyak didiskusikan adalah mengenai keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghantarkan pelaksanaan pemilu tahun 2004 yang dinilai oleh masyarakat dunia internasional merupakan proses konsolidasi demokrasi yang cukup dahsyat dan nekad yang sekarang menjadi acuan bagi proses pelaksanaan pemilu di belahan dunia termasuk dinegara “embahnya” demokrasi itu sendiri yaitu Amerika Serikat.

Obrolan akhirnya berujung pada sebuah pertanyaan dari anggota diskusi yang ada pada waktu itu yang juga mungkin pertanyaan tersebut mewakili pertanyaan masyarakat sekarang. Pertanyaannya adalah “Apa yang dilakukan KPU setelah melaksanakan Pemilu ? Bukankan dulu setelah pemilu penyelenggara pemilu (KPU) itu bubar ?” Itulah pertanyaan-pertanyaan inti yang ada dalam ujung obrolan kami, yang menurut kami memang masyarakat harus mengetahui dan memahami tentang eksistensi (keberadaan) KPU pasca pelaksanaan pemilu 2004 beberapa waktu yang lalu.

Melalui tulisan singkat ini barangkali bisa menjawab berbagai pertanyaan dan kepenasaran sebagian anggota masyarakat khsusunya anggota diskusi pada waktu itu. Kami menganggap bahwa pertanyaan itu memang harus kami jawab di samping masyarakat juga harus mengetahui dan memahaminya. Deskripsi dalam tulisan ini merupakan penjabaran penulis dari buku rencana strategis (renstra) KPU tahun 2002-2005 dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan rapat kerja KPU Propinsi dan 25 KPU Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat beberapa bulan yang lalu di Pangandaran.

Sejak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955 sampai dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2004, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercatat dalam sejarah sudah melaksanakan pemilu sebanyak 9 (sembilan) kali termasuk pemilu terakhir tahun 2004. Sejarah juga mencatat bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2004-lah yang terakhir kemarin merupakan sejarah pemilu yang menorehkan tinta emas dalam pelaksanaan demokratisasi di Indonesia selama kurun waktu lebih dari setengah abad perjalanan bangsa tercinta ini.

Beberapa paradigma baru pelaksanaan Pemilu 2004 baik dari sistem maupun prosesnya memberikan karakter pemilu yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel. Salah satunya adalah Penyelenggara pemilu yang menurut Amandemen UUD 1945 BabVII B pasal 22 E UUD 1945, yang menyebutkan Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan peserta pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perseorangan. Penyelenggara pemilu baik legislatif maupun eksekutif adalah suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, artinya bahwa di seluruh bagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 440 Kab/Kota dan 33 Propinsi terdapat penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk Kabupaten/Kota disebut KPU Kabupaten/Kota dan untuk Propinsi disebut KPU Propinsi. Pengertian KPU yang berisfat tetap, artinya bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap melaksanakan tugasnya dibatasi oleh waktu yang menurut Undang-undang adalah 5 (lima) tahun, artinya tidak serta merta setelah proses pemilu selesai kemudian penyelenggara pemilu selesai, kecuali pelaksana pemilu yang bersifat ad hoc (sementara) yaitu PPK, PPS dan KPPS. Sedangkan pengertian KPU yang bersifat mandiri, artinya bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu diisi oleh personel dari kalangan independen dan non partisan.

Sifat KPU yang tetap-lah yang menimbulkan pertanyan-pertanyaan di atas. Untuk itulah melalui tulisan ini akan dijelaskan beberapa tugas dan agenda KPU baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Propinsi pasca pelaksanaan Pemilu tahun 2004 beberapa bulan yang lalu. Tugas dan agenda KPU pasca Pemilu Tahun 2004 adalah ;

Pertama, melaksanakan evaluasi secara berjenjang dari mulai tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU Pusat. Agenda ini sangat penting khususnya dalam menilai kekurangan dan kelemahan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu 2004 yang kemudian nanti hasilnya dijadikan sebagai proyeksi ke depan dalam perbaikan-perbaikan pelaksanaan pemilu tahun 2009. Agenda evaluasi ini nanti berujung pada sebuah rekomendasi-rekomendasi strategis untuk perbaikan-perbaikan aturan main (rule of the game) yang terdapat dalam paket Undang-undang bidang politik khsusnya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sarana evaluasi ini secara teknis melalui kajian, seminar dan lokakarya yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pelaksana pemilu serta menggunakan media angket, polling dan media lainnya. Beberapa tahapan pemilu sebenarnya sudah ada yang sudah di evaluasi hasil dari kajian internal KPU sendiri.

Kedua, melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2004, baik Pemilu legislatif maupun Pemilu Eksekutif. Penyusunan laporan dan dokumentasi ini merupakan kewajiban konstitusional setiap KPU baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi sebagai sarana dokumentasi dan kearsipan pelaksanaan pemilu dan sebagai bahan kajian bagi pemerhati, peminat dan pegiat demokrasi yang akan mengadakan penelitian maupun studi tentang kepemiluan khsusnya pemilu tahun 2004. Bahan-bahan yang terdapat dalam dokumentasi ini merupakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2004 yang dilengkapi dengan narasi, data, dan dokumentasi gambar yang mendukung setiap tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2004.

Ketiga, pemutakhiran (up dating) data khususnya data penduduk dan pemilih (voter) guna kepentingan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal), karena dalam pelaksanaan pilkadal ini faktor jumlah pemilih merupakan faktor yang sangat signifikan dan menentukan kesuksesan pelaksanaannya. Pemutakhiran data ini dilaksanakan setiap tahun agar proses pemutakhiran data ini akurat dan faktual mengikuti fluktuasinya jumlah pemilih yang setiap tahunnya pasti berubah. Dalam proses pelaksanaannya di lapangan KPU bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan departemen atau dinas-dinas terkait dalam mencari dan mengolah data dari perkembangan jumlah penduduk dan pemilih yang diprediksi setiap tahun berubah.

Keempat, agenda KPU adalah menangani proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai tingkatannya. Proses ini merpakan amanat undang-undang yang telah digariskan sebelumnya. Sebagai dasar payung hukum proses PAW ini adalah selain Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-udang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD juga sebagai teknis pengaturannya KPU telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang proses penanganan PAW ini. Untuk itu dalam proses PAW ini tidak hanya KPU sesuai tingkatannya saja yang menangani secara mandiri, namun dilibatkan juga bersama Sekretariat Dewan (setwan) DPRD, Pemda dalam hal ini Gubernur dan Bupati juga Partai politik. Maka dalam hal ini tidak ada salahnya setiap pihak yang terkait dalam proses PAW ini berkoordinasi dan komunikasi lebih dini, agar nanti dalam pelaksanaannya tidak menemukan kendala yang berarti.

Kelima, agenda setiap KPU di daerah adalah persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkadal). Pilkadal ini adalah sudah merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai proses demokratisasi langsung di daerah, walaupun dalam pelaksanaanya tidak bersamaan antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya yang disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, tugas dan agenda KPU di daerah adalah diawali dengan penyebaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaannya, baik itu Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman pelaksanaannya. Untuk proses sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut, KPU di daerah mengajak semua elemen masyarakat baik itu Pemda, Ormas, OKP maupun LSM serta dinas-dinas untuk melakukan hal yang sama dalam rangka “building opini” awal agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.

Keenam, agenda KPU yang paling strategis adalah peningkatan kerjasama, komunikasi dan koordinasi antara departemen, lembaga, dinas, instansi terkait (Pemda, DPRD, Muspida, Aparat Kepolisian (Polri), TNI, Pers, Ulama, Tokoh Masyarakat, Ormas, tokoh Profesional, LSM dan semua pihak yang tidak bisa disebut di sini) dalam berbagai hal untuk penanganan berbagai tugas dan agenda-agenda di atas, termasuk bagaimana tugas kita semua mencerdaskan kehidupan masyarakat yang lebih cerdas, demokratis dan beradab, juga tidak lupa adalah melakukan komunikasi dengan semua elemen masyarakat dalam menyerap aspirasi dan harapan mereka.

Demikianlah beberapa agenda strategis KPU termasuk KPU di daerah yang akan dilaksanakan pasca pelaksanaan Pemilu tahun 2004. Selain tugas dan agenda di atas, banyak juga agenda KPU yang rutinitas yang harus dilaksanakan sampai dengan tahun 2008. Sebenarnya banyak agenda-agenda strategis yang lain yang merupakan tugas kita semua terutama yang hakiki adalah bagaimana membawa masyarakat berfikir dewasa dalam melibatkan diri berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan kepemerintahan yang lebih demokratis, transparan, akuntabel yang merupakan asas-asas good governance, dalam suasana yang sejahtera, aman, bahagia dan penuh persaudaraan. Banyak agenda dan tugas sudah menanti disana, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin…

*) Penulis adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.